IndragiriOne.com-Pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menuai kontroversi. Puan meminta agar rakyat miskin diet dan melarang banyak makan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai Puan tidak cerdas. Menurut dia, banyak kesalahan selama menjadi menteri koordinator yang dilakukan oleh Puan. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap Puan.
"Puan sering tidak menguasai masalah sebagai menteri koordinator. Misalnya asap, Nawa Cita, banyak. Jokowi harus evaluasi Puan," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Jumat (29/1).
Di tengah isu reshuffle dengan masuknya Golkar dan PAN di kabinet, posisi Puan yang dinilai harusnya dievaluasi. Menurut dia, kinerja Puan lebih buruk dibanding menteri lainnya.
"Puan harus dievaluasi dibandingkan dengan menteri lainnya dalam mengatasi masalah dan berkoordinasi dengan mitra kerja," tegas dia.
Menurut dia, wajar jika rakyat miskin merasa tersinggung. Sebab, rakyat miskin sudah susah, kemudian malah diminta Puan untuk diet serta kurangi makan.
"Rakyat miskin suruh diet, dia sudah susah, makan susah," tegas dia.
Apalagi, lanjut dia, banyaknya rakyat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu dia menyayangkan ucapan yang dilontarkan oleh putri bungsu Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Soal subsidi beras, pendidikan, biaya listrik, pokoknya kehidupan rakyat, di UU kan jelas, hajat hidup orang banyak ditangani negara. Subsidi beras, pupuk, pendidikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memastikan akan menambah anggaran daerah untuk pengadaan beras miskin. Hal ini perlu dilakukan karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Bali. Pastika juga langsung meminta kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan.
"Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen," ujar Pastika saat acara penyaluran program raskin/rastra tahun 2016 tingkat nasional di Bali, beberapa waktu lalu.
Puan Maharani yang hadir dalam acara penyaluran raskin langsung menjawab permintaan Gubernur. Sambil berseloroh, Puan meminta rakyat miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak.
"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," gurau Puan.
Menurut Puan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah berupaya untuk mengurangi impor beras dari berbagai negara. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat bisa mengonsumsi pangan alternatif yang tidak hanya berasal dari beras.
Menurut data BPS Bali, penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Bali karena mahalnya harga beras di pasaran. Produksi beras semakin menurun karena badai Silikon. Selain itu, jumlah raskin sebanyak 15 kilogram perbulan dinilai tidak cukup.
Puan menyebut, masalah kemiskinan di Bali dan daerah lainnya juga terjadi karena banyaknya raskin yang disalahgunakan dan dipolitisasi.
"Jangankan Pilkada, di Pilkades juga menggunakan Raskin. Kata calon kepala desa, kalau kamu pilih aku, maka saya akan mengurus beras Raskin. Ada lagi kepala desa yang bagi rata, karena ditekan oleh oknum tertentu dan sebagainya," tutupnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai Puan tidak cerdas. Menurut dia, banyak kesalahan selama menjadi menteri koordinator yang dilakukan oleh Puan. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap Puan.
"Puan sering tidak menguasai masalah sebagai menteri koordinator. Misalnya asap, Nawa Cita, banyak. Jokowi harus evaluasi Puan," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Jumat (29/1).
Di tengah isu reshuffle dengan masuknya Golkar dan PAN di kabinet, posisi Puan yang dinilai harusnya dievaluasi. Menurut dia, kinerja Puan lebih buruk dibanding menteri lainnya.
"Puan harus dievaluasi dibandingkan dengan menteri lainnya dalam mengatasi masalah dan berkoordinasi dengan mitra kerja," tegas dia.
Menurut dia, wajar jika rakyat miskin merasa tersinggung. Sebab, rakyat miskin sudah susah, kemudian malah diminta Puan untuk diet serta kurangi makan.
"Rakyat miskin suruh diet, dia sudah susah, makan susah," tegas dia.
Apalagi, lanjut dia, banyaknya rakyat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu dia menyayangkan ucapan yang dilontarkan oleh putri bungsu Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Soal subsidi beras, pendidikan, biaya listrik, pokoknya kehidupan rakyat, di UU kan jelas, hajat hidup orang banyak ditangani negara. Subsidi beras, pupuk, pendidikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memastikan akan menambah anggaran daerah untuk pengadaan beras miskin. Hal ini perlu dilakukan karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Bali. Pastika juga langsung meminta kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan.
"Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen," ujar Pastika saat acara penyaluran program raskin/rastra tahun 2016 tingkat nasional di Bali, beberapa waktu lalu.
Puan Maharani yang hadir dalam acara penyaluran raskin langsung menjawab permintaan Gubernur. Sambil berseloroh, Puan meminta rakyat miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak.
"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," gurau Puan.
Menurut Puan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah berupaya untuk mengurangi impor beras dari berbagai negara. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat bisa mengonsumsi pangan alternatif yang tidak hanya berasal dari beras.
Menurut data BPS Bali, penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Bali karena mahalnya harga beras di pasaran. Produksi beras semakin menurun karena badai Silikon. Selain itu, jumlah raskin sebanyak 15 kilogram perbulan dinilai tidak cukup.
Puan menyebut, masalah kemiskinan di Bali dan daerah lainnya juga terjadi karena banyaknya raskin yang disalahgunakan dan dipolitisasi.
"Jangankan Pilkada, di Pilkades juga menggunakan Raskin. Kata calon kepala desa, kalau kamu pilih aku, maka saya akan mengurus beras Raskin. Ada lagi kepala desa yang bagi rata, karena ditekan oleh oknum tertentu dan sebagainya," tutupnya.

